Awal Perjalanan Menuju Gedung MK melalui Gugatan UU Pilkada

Awal tidak pernah terbayang sebelumnya bakal duduk sebagai penggugat UU di gedung mahkamah tertinggi di Indonesia. Kesan angker dan wibawa yang diperlihat kepada masyarakat daerah bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah peradilan tertinggi yang mengadili pertarungan besar antara pemegang kekuasaan.
Awal Perjalanan Menuju Gedung MK melalui Gugatan UU Pilkada

Hal ini karena informasi pertama tentang MK adalah saat MK menyidangkan gugatan hasil Pilkada 2010. Zulkarnain Damanik (Bupati Incumbent) yang berpasangan dengan Marsiaman Saragih (KAROMAH) kalah perolehan suara dari Jopinus Ramli Saragih yang berpasangan dengan Nuryati Damanik (JR-NUR) pada pilkada Simalungun 2010 menggugat ke MK. Jalan menuju Simalungun 1 kembali harus melalui gugatan ke MK. Dengan dugaan telah terjadi permainan Money Politics dan adanya pemilih suara siluman. Sepulang dari MK, Rekan-rekan yang turut hadir dalam persidangan menggambarkan sisi keangkeran MK sebagai lembaga peradilan. Di MK mereka tidak dapat menyampaikan apa yang seharusnya mereka sampaikan karena ketegangan dalam gedung MK.

Memang tidak selamanya fenomena gedung MK meninggalkan kesan keangkeran. Pada gugatan hasil pilpres 2014 menyisakan fenomena srikandi dari tanah papua yang lugas dan popular di gedung MK yang menjauhkan kesan angkernya. Mungkin hal ini juga yang menjadi salah satu motivasi bahwa kita dapat mencapai apa yang kita yakini.

Fenomena Pilkada memang begitu memukau tatkala DPR memutuskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD. UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disahkan presiden pada 30 september 2014. Masyarakat seakan serempak menolak perubahan sistem pemilihan kepala daerah tersebut, gelombang penolakan terjadi berbagai daerah hingga di media sosial. 

Hal ini berujung pada Presiden yang harus mengeluarkan PERPPU No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan segala pro kontra akhirnya DPR-RI menerima PERPPU No 1 Tahun 2014 dan disahkan menjadi UU No 1 Tahun 2015.

Namun ternyata fenomena menarik dalam UU Pilkada belum usai. UU Nomor 1 Tahun 2015 mendapat tuntutan dari DPR-RI untuk di revisi agar dapat berjalan dengan lebih baik. Pada awal ada 10 poin rencana revisi UU Pilkada sesuai UU no 1 Tahun 2015, hingga saat pengesahan RUU perubahan UU No 1 Tahun 2015 ternyata ada 13 poin perubahan UU pilkada yang menurut penulis inkonstitusional. Perubahan UU No 1 tahun 2015 dilakukan seperti tergesa-gesa. Bahkan menurut penulis selaku pemohon bahwa perubahan UU Pilkada dilakukan tanpa kajian akademis. Padahal kajian akademis merupakan syarat mutlak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga jika memang benar UU Pilkada ini lahir tanpa adanya naskah akademik, tentu dapat membatalkan UU Pilkada nomor 8 Tahun 2015 ini. Jika ini terjadi otomatis pilkada akan tertunda.

Sementara dipenghujung bulan Mei 2015 atau 7 bulan menjelang pilkada serentak yang dijadwalkan Pihak DPR masih tarik ulur dalam masalah revisi kembali UU Pilkada. Sepertinya aroma KMP dan KIH dalam revisi ini kelihatan mengemuka kembali, sedangkan demokrat masih tetap dalam posisinya sebagai penyeimbang. Sementara pemerintah melalui respon yang diperlihat Presiden jelas menolak rencana Revisi UU Pilkada. Jika ini terus berlanjut tentu akan membuat kondisi DPR dan Pemerintah dapat kembali memanas.

Semoga melalui gugatan UU pilkada dapat menyelamatkan pelaksanaan pilkada dengan cara yang konstitusional sekaligus menjadi penyejuk bagi dua belak pihak. Yaitu antara pemerintah dan DPR yang saling menggunakan kekuatan masing-masing antara revisi atau tidak.

Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah.
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar