Gugatan UU Pilkada Hanya Untuk Kepentingan Pribadi ?

Terkejut juga dengan statement seseorang yang menyatakan bahwa Gugatan UU Pilkada yang saya ajukan Hanya Untuk Kepentingan Pribadi. Ternyata ada juga yang bersuara lain dari yang pernah saya dengar. Saya menjadi bertanya kembali dalam hati, benarkah Gugatan UU Pilkada Hanya Untuk Kepentingan Pribadi? Apalagi Gugatan UU Pilkada ini dilakukan oleh saya sendiri tanpa kuasa hukum dan materi gugatan juga menyeluruh terhadap norma UU pilkada nomor 8 Tahun 2015.

Pada awalnya memang harus diakui, bahwa mengajukan gugatan UU pilkada karena adanya diskriminasi terhadap profesi PNS yang harus mengundurkan diri dari jabatan dan pekerjaan. Sementara Calon Kepala Daerah dari profesi lain tidak, seperti halnya pegawai BUMN/D hanya dituntut mengundurkan diri dari jabatan. Sedangkan Calon dari Incumbent dan DPR/DPR/DPRD hanya menyampaikan pemberitahuan pencalonan tanpa harus mengundurkan diri dari jabatan dan pekerjaan.
Gugatan UU Pilkada Hanya Untuk Kepentingan Pribadi afdoli simalungun indonesia

Kebetulan saya selaku pemohon berprofesi sebagai PNS sejak beberapa waktu lalu bergerak melalui Konvensi Rakyat Simalungun dengan Cara Simalungun Bangkit sebagai contoh untuk Bakal calon Bupati Simalungun. walaupunmereka mengetahui secara financial saya jauh dari normalnya calon kepala daerah di masa sekarang ini teman-teman menyarankan untuk tetap maju dalam pilkada. Mengingat diskriminasi UU Pilkada saya pun berinisiatif mengajukan gugatan UU Pilkada.

Apakah karena salah satu gugatannya tentang kedudukan PNS dalam pencalonan di pilkada, makanya menyebutkan Gugatan UU Pilkada yang diajukan Hanya Untuk Kepentingan Pribadi? Padahal jikapun dikabulkan MK bahwa PNS dapat maju dalam pilkada tanpa harus mengundurkan diri dari pekerjaan, belum pasti saya dapat maju sebagai calon Bupati Simalungun. Hal ini karena banyak faktor lain yang harus dipenuhi untuk maju sebagai Calon Bupati di Kabupaten Simalungun. Memang jika dikabulakn ini merupakan salah satu pintu masuk bagi saya untuk maju dalam pilkada simalungun. 

Disamping itu, jika Gugatan UU Pilkada dikabulkan MK, toch yang merasakan juga banyak pihak seperti para PNS yang memang berkeinginan maju di pilkada. Kompetisi pilkada dengan hadirnya PNS akan memberikan warna yang baik dalam pilkada. Para Kandidat tidak dapat hanya sekedar mengandalkan kekuatan uang semata, namun harus memperhitungkan kualitas dan kompetensi diri.

Dan yang terutama juga bahwa Gugatan UU pilkada tidak hanya masalah PNS, tetapi juga menyangkut pemilihan kepala daerah tanpa wakil sebagaimana amanat UUD 1945 pada pasal 18 ayat (4). Gugatan juga termasuk mengahpus diskriminasi terhadap Calon perseorangan yang dituntut menggunakan data penduduk sebagai persyaratan dukungan. Padahal seharusnya menggunakan data Pemilih sebagai dasar perhitungan syarat calon perseorangan. (tentang materi gugatan selengkapnya dapat dilihat dalam tulisan gugatan UU Pilkada di MK). Dan jika ini dikabulkan tentu kepentingan Negara sebagai tujuan karena menyelamatkan konstitusi hanya untuk kepentingan politik semata. Dan tentunya yang diuntungkan adalah masyarakat secara keseluruhan karena nantinya masyarakat tidak kembali dipertontonkan keributan, kekisruhan antara Gubernur, Bupati dan walikotanya dengan para wakilnya saat menjabat.

Oleh karenanya menurut pemikiran awam saya, kurang tepat jika Gugatan UU Pilkada Hanya Untuk Kepentingan Pribadi. Namun demikian setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda. Oleh karena itu kiranya para sahabat dapat memberikan tanggapan terkait hal ini demi untuk perbaikan kedepan untuk menjadi lebih baik. Untuk Hal itu saya ucapkan terima kasih.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah.
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar