Sidang gugatan kedua UU Pilkada

Sidang gugatan kedua UU Pilkada oleh pemohon  selaku Bakal Calon Bupati Simalungun dilakuka melalui jarak jauh melalui teleconferce kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Universitas sumatera Utara di Medan hari selasa, 5 mei 2015.  Sidang ke-2 ini mengambil tempat sidang di dua lokasi yaitu Ruang Pleno gedung MK dan Gedung Peradilan Semu Fakultas Hukum.
Persidangan ke dua merupakan sidang perbaikan permohonan yang telah disampaikan majelis hakim pada sidang pertama tanggal 22 April 2015 di gedung pleno MK

Pada kesempatan sidang kedua memperbaiki permohonan sekaligus mempertegas pengujian formil UU Pilkada No 8 Tahun 2015 terdiri atas :
1. Uji Formil UU pilkada UU No 8 Tahun 2015 bahwa pembentukannya tidak konstitusional
2. Uji Materi UU Pilkada yang meliputi :
a. UUD 1945 hanya mengamanatkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis tanpa wakil.
b. keadilan bagi semua Calon dalam pilkada termasuk diskriminasi bagi PNS yang dituntut mengundurkan diri secara pekerjaan dan jabatan sedangkan yang lain tidak seperti halnya incumbent, DPR/DPD/DPRD dan pegawai BUMN
c. Syarat calon perseorangan seharusnya dihitung dari DPT bukannya dari jumlah penduduk

Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 komentar :