Sidang Gugatan UU Pilkada dan ASN di MK

Sidang Gugatan UU Pilkada dan ASN di MK tanggal 21 Mei 2015 adalah persidangan ke-3 yang menggabungkan 8 pokok perkara gugatan menjadi satu persidangan dengan materi acara mendengarkan keterangan Presiden dan MPR serta keterangan saksi terkait dan ahli.

Adapun kedelapan pokok perkara tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana oleh Adnan Purichta Ichsan, SH.
  2. Nomor 34/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan tidak mempunyai konflik kepentingan keluarga dengan incumbent oleh Aji Sumarno, S.SIP., MM.
  3. Nomor 37/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan tidak mempunyai konflik kepentingan keluarga dengan petahana oleh Lanosin, ST. Bin H. Hamzah.
  4. Nomor 38/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan tidak mempunyai konflik kepentingan keluarga dengan petahana oleh Dr. Ali Nurdin, M.Si
  5. Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Syarat calon kepala daerah yaitu tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih oleh Jumanto dan Fathor Rasyid
  6. Nomor 46/PUU-XIII/2015 tentang formil pembentukan UU, pasangan calon kdh dengan wakil, Diskriminasi PNS yang wajib mengundurkan diri dan syarat calon perseorangan oleh Afdoli
  7. Nomor 49/PUU-XIII/2015 tentang Calon Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota; dan wakil bupati/wakil walikota wajib mengundurkan diri sebagai PNS. oleh Prof. Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si., Ph.d., Dr. Deno Kamelus, SH., MH., Prof. Drs. Mangadas Lumban G., M.SI., Ph.d., Ir. I Wayan Mudita, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Simon Sabon Ola, M.Hum., Dr. Kotan, Y. Stefanus, SH., M.Hum., Sukardan Aloysius, SH., M.Hum., Dr. Umbu Lily Pekuwali, SH.,M.Hum., Ishak Tungga, SH., M.Hum., Dr. Dhey Wego Tadeus, SH., M.Hum., Dr. Saryono Yohanes, SH., M.Hum., Daud Dima Talo, SH., MA., MH., Darius Mauritsius, SH., M.Hum., Bill Nope, SH., L.LM.
  8. Nomor 51/PUU-XIII/2015 tentang Syarat pencalonan kepala daerah oleh Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D., Heriyanto, H., MH., dan Ramdansyah, SH
Persidangan  kali ini dilakukan secara marathon dari pukul 11.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB. Dari Presiden diwakili oleh Direktur Jenderal Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi dan sedangkan DPR diwakili Anggota Komisi III John Kennedy Aziz. sementara Pemohon perkara nomor 33 dan 34/PUU-XIII/2015 menghadirkan empat orang ahli yakni prof. Ahmad Syarifuddin Natabaya, Prof. Harjono, Prof. Saldi Isra dan Prof. Aminuddin Ilmar.

Dalam persidangan salah satu pemohon menyampaikan bahwa ada hal yang belum dijawab oleh DPr yaitu terkait adanya indikasi pasal siluman dimana adanya penambahan dua pasal setelah dari paripurna ke pengesahan oleh Presiden. 

Demikian juga pemohon nomor 46 juga merasa bahwa DPR hanya memberikan satu jawaban yakni tentang PNS yang harus mengundurkan diri. Sementara 3 pokok gugatan pemohon tidak dijawab terkait proses pembentukan UU (uji formil), pasangan calon kdh denga wakil, dan calon perseorangan harus menggunakan data penduduk dibandingkan data pemilih.

Sementara tentang pengunduran PNS masih menjadi pembahasan. Sehubungan dengan adanya diskriminasi yang mewajibkan pengunduran diri bagi TNI, Polri, PNS dan pejabat BUMN/BUMD yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, wakil dari DPR menyerahkan permasalahan tersebut kepada MK.

Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah.
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar