UU Pilkada tak kunjung Jelas Berangkatlah sudah

Dramatis memang perjalanan UU Pilkada pasca Pilpres 2014. Mulai dari Pemilihan Kepala Daerah yang akan dipilih kembali oleh DPRD setelah pertarungan alot di DPR-RI. Setelah mendapatkan tekanan kuat dari public akhirnya Presiden SBY mengeluarkan PERPPU No 1 Tahun 2014 untuk membatal UU No 22 Tahun 2014. Perppu ini yang mengembalikan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat. pro kontra berlanjut dengan keluarnya Perppu dengan 10 perbaikan dalam pilkada yang akhirnya disahkan oleh DPR-RI hingga menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015. Tidak menunggu lama DPR langsung mewacanakan untuk merevisinya. Hanya butuh 1 minggu RUU perubahan UU No 1 Tahun 2015 selesai dibahas tanggal 17 februari 2015. 30 hari kemudian 18 Maret 2015 RUU ditandatangani Presiden untuk pengesahan yang akhirnya dipublikasi tanggal tanggal 26 Maret 2015.

Anti klimaks UU No 1 Tahun 2015 dirubah hanya dalam waktu 1 minggu namun pengesahannya justeru butuh waktu 1 bulan. Padahal kesepakatan untuk melaksanakan pilkada serentak pertama ditahun 2015 sudah diambang pintu. Kepastian UU pilkada ini juga yang dinanti oleh 200 lebih daerah yang akan melaksanakan pilkada tahun 2015. Demikian juga para calon dan pemerhatai dan penggiat demokrasi menanti kepastian UU pilkada untuk dilakukan uji formil dan materil mengingat UU sarat dengan muatan diskriminasi dan ketidak adilan dalam aturannya, termasuk saya sudah menggambar bakal turut mengajukan pengujian UU.

Mengingat UU Pilkada tak kunjung Jelas maka diputuskan berangkat ke Jakarta (berangkatlah sudah.. kaka.. jadi teringat logat teman-teman dari timur). Hitung-hitung melihat peluang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sekaligus melihat perkembangan kota Jakarta (maklum sudah lama gak ke Jakarta). Konsultasi ke MK ternyata mendapatkan respon yang luar biasa, sebuah pelayanan yang mungkin belum pernah saya dapatkan diinstansi yang pernah saya masuki. (kalau begini pelayanan di daerah, saya rasa bisa cepat maju pembangunan di daerah.. terima kasih mbak AR). Petugasnya begitu sabar dan ikut membantu memberi masukan serta memberi bahan-bahan yang diperlukan. Maksud hati singgah sekedar konsultasi, rupanya kita dapat mengajukan uji UU walaupun masih dalam bentuk Rancangan UU.

Begitu selesai Konsultasi langsung kembali ke kost, mainlah sistem SKS alias Sistem Kebut Semalam agar besok paginya bisa langsung diantarkan ke MK untuk didaftarkan. Ternyata banyak juga suka duka menyusun permohonan gugatan UU tersebut baca juga Suka Duka Perdana Mengajukan Permohonan Uji UU. Walaupun rencana selasa pagi tanggal 24 Maret 2015 akan disampaikan molor waktunya hingga menjelang tutup kantor bagian penerimaan berkas di MK.

Semoga perjuangan ini dapat membuahkan hasil yang terbaik bagi masyarakat Indonesia yakni hadirnya UU yang selaras dengan konstitusi dan adil bagi semua pihak tanpa unsur diskriminatif untuk kepentingan sekelompok golongan.
Share on Google Plus

About Afdoli ApMsi

Bukan Siapa-siapa, Bisa Jadi Siapa Saja, Untuk Siapa Saja. Simalungun BangKIT (berkemBang dengan Kreatif penuh Inovatif menjadi Terbaik) menuju Indonesia Baru Afdol melalui Cara Indonesia Bangkit dengan Sahabat Indonesia berubah.
Komentar facebook
0 Komentar blog

0 komentar :

Posting Komentar